RDP PT Intam: Tiga Camat Mengaku “Gelap” Informasi, Manajemen Janjikan Perbaikan Komunikasi dan Rekrutmen Lokal.Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di Gedung DPRD Sumbawa, terungkap fakta mengejutkan bahwa tiga camat di wilayah lingkar tambangโLenangguar, Lantung, dan Ropangโmengaku tidak pernah mendapatkan laporan resmi terkait aktivitas perusahaan.
Senada dengan itu, Camat Ropang (Plt) mengungkapkan bahwa sejak menjabat pada 2025, belum ada komunikasi langsung dari pihak manajemen. Ia bahkan membandingkan dengan perusahaan tambang lain yang lebih aktif berkoordinasi. “Saya tidak tahu harus menyampaikan permasalahan masyarakat ke mana karena tidak ada kontak koordinator lapangan yang bisa dihubungi,” tuturnya.
Camat Lenangguar menyatakan bahwa sejauh ini pihaknya hanya mendapatkan informasi lisan dari pemerintah desa, tanpa adanya laporan tertulis dari PT Intam. “Kami butuh laporan tertulis agar ketika terjadi potensi konflik atau bencana, kami memiliki dasar data untuk bertindak. Sosialisasi sebelum 2023 bahkan tidak sampai ke kami,” ujarnya.Perwakilan Camat Lantung juga mendesak perusahaan untuk memperjelas status tenaga kerja lokal. Dari data yang ada, warga Lantung yang terserap baru berjumlah 5 orang, sebuah angka yang dinilai masih sangat minim.
Merespons kritik tersebut, Direktur PT Intam Rahmansyah menjelaskan bahwa perusahaan sempat vakum dan baru kembali aktif melakukan sosialisasi pada Juli 2025 di Desa Ledang. Pihak manajemen mengklaim telah melakukan silaturahmi ke Bupati, Sekda, dan Polres pada Desember 2025 untuk melaporkan rencana kerja.”Kami sedang mengajukan revisi AMDAL pada 2026. Target kami, pada 2027-2028 perusahaan sudah bisa berkontribusi penuh dan berproduksi. Saat itulah penyerapan tenaga kerja dan vendor lokal akan dioptimalkan melalui sistem seleksi yang profesional,” jelas Direktur PT Intam.
Pernyataan emosional datang dari Dewan Rozy, yang mengingatkan bahwa wilayah selatan adalah “paru-paru” terakhir Kabupaten Sumbawa. Mengingat wilayah Ropang kini telah dikepung oleh berbagai konsesi tambang (PT AMNT di Barat, SJR di Timur, dan PT SAM di Selatan serta PT Intan di Utara, warga khawatir akan dampak kumulatif pascatambang.”Kami adalah korban pertama dari dampak lingkungan dan sosial. Jika masyarakat tidak dijadikan bagian dari perusahaan, kecemburuan sosial akan meledak. Lingkungan kami harus dijaga karena ini wilayah resapan air utama,” tegas Rozy.
Pihak perusahaan memberikan klarifikasi terkait foto-foto pekerja tanpa APD yang sempat beredar. Manajemen menyebut foto tersebut diambil saat jam istirahat, namun mereka berterima kasih atas koreksi dari organisasi Sumbawa Green Action. Saat ini, jumlah karyawan tercatat sebanyak 33 orang dan direncanakan akan bertambah 20 orang lagi pada Februari 2026.
Terkait logistik, PT Intam mengklaim telah mulai memberdayakan pengusaha lokal, salah satunya penyuplai logistik dari Desa Ledang, serta pemenuhan kebutuhan air dari warga setempat.
Pimpinan Rapat, Nyoman Wisma, menekankan bahwa investasi harus berjalan beriringan dengan kearifan lokal. DPRD meminta PT Intam untuk nemberikan laporan tertulis berkala kepada seluruh Camat di wilayah lingkar tambang, Membuka peluang bagi warga berijazah SMA atau Paket C untuk ditingkatkan kemampuannya (upgrade skill) dan Manajemen harus lebih komunikatif dan hadir di tengah masyarakat untuk meredam potensi tindakan provokatif terkait klaim lahan.
